ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH BAGI UMKM


Oleh :
Dr. Elektison Somi, SH., M.Hum

Abstrak

PP No. 54 Tahun 2005, melarang Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Di sisi lain, Inpres No. 6 Tahun 2007, menginstruksikan kepada sejumlah institusi dan lembaga terkait, termasuk Pemda untuk melakukan penguatan permodalan bagi UMKM. Kebijakan tersebut mengharuskan peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, seperti Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Beberapada Daerah, merespon kebijakan tersebut dengan cara mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan menyertakan permodalannya. Terdapat persoalan sinkronisasi aturan antara Inpres dan PP No. 54 Tahun 2005. Bagi Pemda yang terlanjur membentuk dan ikut serta menanamkan modal pada LPKD, jelas bertentangan dengan ketentuan PP tersebut.

I. PENDAHULUAN

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada tanggal 8 Juni 2007, setidaknya menunjukkan adanya kehendak dari Pemerintah yang berada dibawah pimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono ini melakukan upaya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui Instruksi Presiden tersebut, Soesilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan kepada seluruh unsur kabinetnya dan para Kepala Daerah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Salah satu yang diinstruksikan pada Instruksi Presiden tersebut adalah berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dilakukan dengan mengambil kebijakan untuk memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan melalui program diantaranya dengan melakukan peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, dengan cara:
a. Menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM;
b. Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
Adanya penataan kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM sebagaimana dikemukakan di atas, diharapkan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan penjaminan kredit bagi UMKM akan berjalan lebih baik, demikian halnya dengan mekanisme penjaminan kredit bagi UMKM dengan adanya penataan kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM, jadi akan lebih baik.
Berkaitan dengan penguatan modal perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), diharapkan akan meningkatan dan memperluas jangkauan pelayanan sasaran kapasitas pelayanan Perum SPU dan PT. Askrindo, memperbanyak kredit UMKM yang dapat dijamin oleh Perum SPU dan PT. Askrindo, dan menyehatkan serta memperkuat Perum SPU dan PT. Askrindo sehingga mampu untuk mendukung berjalannya sistem penjaminan kredit bagi UMKM.
Kebijakan-kebijakan di atas, kemudian mendapat respon positif dari beberapa Pemerintah Daerah, dengan mengambil langkah melalui pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang dilakukan secara berkerjasama dengan PT. Askrindo (misalnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Balik Papan, Pemerintah Propinsi Gorontalo). Pendirian LPKD ini dianggap oleh sebagian Pemerintah Daerah sebagai langkah tepat untuk meningkatkan dan menggairahkan UMKM yang ada di Daerah. Disisi lain, Pemerintah Daerah dengan ikut memberikan jaminan kredit bagi UMKM juga mendapatkan imbalan sesuai dengan suku bunga yang berlaku.
Adanya kondisi yang demikian ini, sesungguhnya akan menimbulkan persoalan lebih jauh berkaitan dengan peran serta dari Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya penjaminan kredit yang dilakukan oleh UMKM. Hal yang demikian ini dikarenakan secara tegas menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain”. Ketentuan yang demikian ini jelas menunjukkan adanya larangan bagi Pemerintah Daerah berkaitan dengan kegiatan penjaminan tersebut. Atas dasar tersebut, apakah langkah yang diambil oleh beberapa Pemerintah Daerah untuk ikut serta menanamkan modal pada LPKD telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku? Bukankah langkah Peningkatan Peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM merupakan kebijakan yang telah diinstruksikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bagi kabinetnya dan Kepala Daerah, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007? Langkah apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan hal tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, lebih jauh akan dikaji oleh penulis dalam makalah ini. Namun demikian sebelum masuk kepada analisis terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, ada baiknya perlu penulis uraikan terlebih dahulu tentang pemahaman dasar tentang hukum itu sendiri. Sehingga dengan pemahaman dasar tersebut diharapkan akan memperjelas benang merah dari analisis terhadap Lembaga Penjaminan Kredit Daerah tersebut.

II. PEMBAHASAN
A. Pemahaman Dasar tentang Hukum
Kesepakatan awal ketika lahir atau terbentuknya suatu negara, menghendaki adanya pemahaman yang sama dari setiap warga negara dengan kesadaran sendiri untuk mengikatkan diri dalam suatu kelompok besar kemasyarakatan yang dikenal dengan istilah negara. Pengikatan diri ini, sebagian besar disadari oleh warga negara dalam rangka perbaikan corak kehidupan ke depan, karena harapan besar bahwa negara yang disepakati untuk dibentuk tersebut akan mampu untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan warga negara tersebut, baik dilihat dari sudut jaminan kebebasan hak warga negara maupun dilihat dari jaminan peningkatan kesejahteraan bagi warga negaranya.
Atas dasar kehendak dan harapan awal di atas, maka ketika negara telah lahir atau terbentuk, maka akan menjadi tanggung jawab bagi negara tersebut untuk merealisasikan harapan dan cita yang dikehendaki tersebut. Oleh karenanya dalam perkembangan sejarah, kita mengenal berbagai macam konsep bernegara, mulai dari konsep negara yang hanya bertindak selaku “penjaga malam” (dimana fokus tujuan yang harus dipenuhi hanya bertumpu pada ketertiban dan kenyamanan dari warga negaranya), sampai dengan konsep negara kesejahteraan “welfarestaat” (dimana negara tidak hanya berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat tetapi lebih dari itu negara juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut mensejahterakan warga negaranya).
Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kedua konsep bernegara tersebut di atas, apakah yang menjadi alat/sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut? Sehingga terciptalah suatu ketertiban, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Terhadap pertanyaan tersebut, maka menurut pandangan penulis, hukum merupakan alat/sarana yang efektif untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Melalui hukum diharapkan akan tercipta aturan-aturan yang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Posisi penting yang demikian ini, menuntut adanya pembentukan hukum yang dapat mengatur semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga pada akhirnya benar-benar mampu mewujudkan tujuan negara tersebut di atas. Namun demikian, pembentukan hukum tersebut tidaklah dapat serta merta dibuat oleh penguasa negara hanya bertumpu pada tujuan tersebut, artinya hukum yang dibentuk tersebut juga harus mengikuti asas-asas hukum yang diterima dan diakui secara bersama, misalnya asas hierarkhi peraturan perundang-undangan, asas pembagian kewenangan, asas keadilan dan kepatutan. Hal yang demikian ini mutlak dilakukan mengingat asas hukum mempunyai fungsi baik sebagai dasar dalam pembentukan hukum atau sebagai “batu uji” untuk menilai suatu aturan hukum. Oleh karenanya, setiap pembentukan aturan hukum harus berlandaskan pada landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan juga memperhatikan asas-asas hukum yang diterima dan diakui secara umum.
Pemahaman dasar tersebut di atas, akan menjadi landasan teoritik dalam rangka mengkaji lebih jauh tentang pengaturan lembaga penjaminan kredit bagi UMKM.

B. Penjaminan Pinjaman oleh Pemerintah Daerah
Masalah penjaminan pinjaman sesungguhnya merupakan bentuk kegiatan yang termasuk dalam lingkup hukum privat atau perdata. Artinya kegiatan penjaminan ini akan mengikuti prinsip-prinsip yang diatur menurut hukum privat atau perdata yang berlaku. Idealnya mengikuti lingkup hukumnya, maka kegiatan penjaminan pinjaman tersebut dilakukan oleh subjek hukum privat dengan subjek hukum privat lainnya. Namun demikian dengan perkembangan ruang lingkup kerja dari Badan Hukum Publik, diantaranya Pemerintah Daerah, maka kerap kali Pemerintah Daerah juga bertindak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup kegiatan hukum privat atau perdata. Terhadap hal yang demikian ini, sebagian ahli hukum berpandangan bahwa posisi Pemerintah Daerah pada kegiatan tersebut tidak bertindak sebagai Penguasa, tetapi bertindak seperti halnya subjek hukum privat lainnya. Namun demikian, apakah dengan posisi yang demikian tersebut, serta merta mengakibatkan hukum privat atau perdata akan mengatur secara penuh tindakan atau perbuatan keperdataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut?
Terhadap pertanyaan tersebut di atas, jawabnya tentu tidak sepenuhnya tindakan atau perbuatan Pemerintah Daerah tersebut dapat diatur atau tunduk pada hukum privat atau perdata, karakteristik dari Badan Hukum Publik tersebut mensyaratkan bahwa apabila tindakan atau perbuatan keperdataan yang dilakukan oleh Badan Hukum Publik tersebut belum diatur oleh hukum publik, Pemerintah Daerah dapat tunduk pada hukum privat atau perdata, tetapi apabila telah ada hukum publik yang mengaturnya terutama berkaitan dengan syarat dan prosedur, maka dalam tindakan atau perbuatan keperdataan tersebut, Pemerintah Daerah wajib tunduk pada aturan hukum publik tersebut.
Mengikuti bentuknya sebagai bentuk tindakan atau perbuatan keperdataan, maka kegiatan penjaminan sesungguhnya lahir berdasarkan adanya perjanjian terlebih dahulu. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. Apabila syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata). Pertanyaannya apabila Pemerintah Daerah mengadakan perjanjian dengan subjek hukum perdata, apakah syarat-syarat tersebut harus juga terpenuhi? Jawabnya mengikuti pengaturan tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut tentu juga harus mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Kalaupun ada penambahan syarat dan prosedur tertentu (didasarkan atas karakteristik dari Pemerintah Daerah sebagai bahan hukum publik) hal tersebut tetap dimungkinkan untuk dilakukan.
Namun demikian, bagaimana halnya dengan perjanjian penjaminan pinjaman pihak ketiga (dalam hal ini UMKM) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah? Apakah secara hukum dimungkinkan dilakukan? Apakah apabila Pemerintah Daerah, pemberi pinjaman (kredit) dan UMKM sepakat untuk mengadakan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut dimungkinkan untuk berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut? Secara keperdataan jawabnya dimungkinkan untuk dilakukan. Namun demikian dikarenakan adanya pengaturan (hukum publik) yang memberikan larangan terhadap perbuatan atau tindakan penjaminan pinjaman pada Pemerintah Daerah tersebut, yaitu ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain”, maka konsekuensi hukumnya Pemerintah Daerah tidak dimungkinkan untuk melakukan perjanjian penjaminan pinjaman pihak ketiga. Termasuk dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah mendirikan suatu Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang secara struktural dan permodalan berada di bawah Pemerintah Daerah, maka pendirian dan aktivitas lembaga tersebut secara hukum telah bertentangan dengan ketentuan yang secara tegas diatur menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005.

C. Peningkatan Peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM menurut Inpres Nomor 6 Tahun 2007

Telah diuraikan sebelumnya bahwa Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM ini telah diintruksikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk ditingkatkan perannya sebagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertanyaan yang muncul adalah tindakan apa yang ditentukan lebih jauh untuk mewujudkan upaya tersebut? Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tersebut diketahui bahwa tindakan yang dilakukan yaitu meliputi:
a. Menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM;
b. Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Kedua tindakan di atas, berdasarkan instruksi tersebut dibebankan menjadi tanggung jawab dari Menteri Keuangan untuk tindakan pertama, dan Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, dan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia untuk tindak kedua. Atas dasar tersebut, maka secara tegas dapat dinyatakan bahwa kehendak untuk peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM tersebut disadari oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat untuk melakukannya. Dalam posisi yang demikian ini penulis menilai bahwa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwa Pemerintah Daerah tidak dimungkinkan untuk melakukan penjaminan kredit bagi UMKM, karena memang secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan tersebut. Oleh karenanya beban tanggung jawab untuk melakukan peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM tersebut tidak dibebankan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) tetapi dibebankan pada Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, dan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
Atas dasar tersebut di atas, maka secara hukum diketahui bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 menurut pandangan penulis tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Pendirian beberapa Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) oleh beberapa Pemerintah Daerah yang disertai dengan penyertaan modal pada lembaga tersebut, menurut pandangan penulis telah jelas-jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Oleh karenanya upaya hukum pembatalan terhadap lembaga tersebut dimungkinkan untuk dilakukan sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindakan atau perbuatan Pemerintah Daerah yang keliru.
Lebih jauh apabila mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diketahui bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karenanya tindakan penjaminan pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (yang dalam hal ini termasuk dalam lingkup kegiatan pengelolaan keuangan daerah) harus berlandaskan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut. Sehingga sepanjang larangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain tersebut belum dicabut, maka upaya pelanggaran terhadap ketentuan larangan tersebut merupakan bentuk tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karenanya tepat kirannya apabila Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tersebut tidak membebankan adanya peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM tersebut kepada Pemerintah Daerah.

D. Peluang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD)
Apabila Pemerintah Daerah secara hukum tidak dimungkinkan untuk mendirikan atau terlibat dalam penyertaan modal dalam pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD), pertanyaan yang muncul adalah bagaimana peluang pembentukan lembaga tersebut. Bukankah pendirian lembaga tersebut sesungguhnya juga bertujuan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Daerah? Bukankah apabila kegiatan usaha tersebut bisa berkembang maka secara otomatis akan membantu peningkatan pembangunan ekonomi di Daerah?
Penulis sepakat bahwa untuk membantu permodalan dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu ada suatu Lembaga Penjaminan Kredit Daerah yang dapat secara tunggal atau bekerja sama dibidang permodalan dengan Pemerintah Pusat melalui Perum SPU dan PT. Askrindo. Namun demikian upaya tersebut menurut pandangan penulis tetap harus dilakukan dalam koridor hukum yang jelas, artinya apa yang secara tegas dimungkinkan untuk dilakukan karena tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka upaya tersebut yang harus dilakukan. Tetapi apabila hal tersebut secara tegas dilarang oleh aturan hukum, maka tindakan penyertaan modal atau pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah oleh Pemerintah Daerah tetap dinyatakan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk saat ini, mengikuti pengaturan hukum yang ada, maka peluang pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) menurut pandangan penulis akan sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat melalui Perum SPU dan PT. Askrindo. Kemungkinan pernyertaan modal yang berasal dari Daerah hanya dimungkinkan apabila ada pihak swasta yang ada di Daerah yang bersedia untuk bersama-sama menyertakan modal dalam rangka kegiatan penjaminan tersebut. Dengan kata lain bahwa saat ini peluang adanya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah tersebut sesungguhnya masih dimungkinkan ada, tetapi dalam hal ini keterlibatan atau peran serta dari pihak swasta yang ada di Daerah saja yang dapat melakukannya.
Pemerintah Daerah dalam hal ini, tidak dalam posisi untuk ikut serta sebagai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, tetapi sebagai tindakan yang dapat dilakukan lainnya yaitu misalnya dengan membantu mempermudah dan mempercepat upaya peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi UMKM. Hal yang demikian ini dimungkinkan untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya membantu tanggung jawab yang dibebankan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

III. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 dimungkinkan untuk dilakukan di Daerah. Tindakan yang dilakukan misalnya dapat dilakukan melalui pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang dilakukan secara langsung oleh pihak swasta. Namun demikian pendirian lembaga tersebut tidak dimungkinkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk melalui bentuk penyertaan modal, karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
DAFTAR PUSTAKA
Coe, Charles K. (l989) Public Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
Juoro, Umar (1990) “Persaingan Global dan Ekonomi Indonesia dekade 1990-an”, Prisma No. 8 tahun XIX.
Kuncoro, Mudrajat dan Abimanyu, Anggito (1995) “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”, KELOLA, No. 10/IV.
Kuncoro, Mudrajat (1997) “Otonomi Daerah dalam Transisi”, pada Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Global, 12 April, Yogyakarta.
Mardiasmo dan Kirana Jaya, Wihana (1999) “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik”, KOMPAK STIE YO, Yogyakarta, Oktober.
Mardiasmo (2002) “Akuntansi Sektor Publik”, Penerbit Andi Yogyakarta.
Nasution, Anwar (l990) “Globalisasi Produksi, Pengusaha Nasional dan Deregulasi Ekonomi”, Prisma No. 8 tahun XIX.
Ohmae, Kenichi (1991) The borderless World, Power and Strategy in the Interlinked Economic, Harper Collins, London.
Osborne, David and Ted Gaebler (1993) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. Penguins Books, New York.
Shah, Anwar (l997) Balance, Accountability and Responsiveness, Lesson about Decentralization, World Bank, Washington D.C.
Sumodiningrat, Gunawan (l999) Pemberdayaan Rakyat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sudarsono, Juwono (l990) “Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia”, Prisma, No. 8 tahun XIX.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
_________________, Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Umar, Asri (l999) “Kerangka Strategis Perubahan Manajemen Keuangan Daerah Sebagai Implikasi UU RI No. 22 tahun 1999 dan UU RI No. 25 tahun 1999”, PSPP, Jakarta, Juli-Desember.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s