“HAK SIPOL & EKOSOSBUD”


Oleh:
Ade Kosasih, S.H., M.H

Hak Sipil dan Politik adalah hak internal individu yang hanya dapat dinikmati apabila negara bersikap pasif dan tidak melakukan intervensi terhadap individu. Hak Sipol ini juga disebut hak negatif (negative right) karena negara diharuskan untuk tidak ikut campur dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu di bidang sipil dan politik. Hak-hak Sipol ini antara lain:
1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
3. Persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan;
4. Hak untuk dipilih dan memilih;
5. Hak mendapat kebebasan dan keamanan pribadi;
6. Bebas dari hukum yang retroaktif;
7. Bebas dari perbudakan;
8. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi;
9. Hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat;
10. Hak untuk berserikat dan berkumpul;
Namun perlu dicatat bahwa sikap negara yang pasif terhadap Hak Sipol tidak berlaku terhadap semua hal. Dalam hal-hal tertentu, negara boleh melakukan penyimpangan dengan syarat:
1. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban
2. Untuk kepentingan kesehatan dan menjaga moralitas.
3. Demi menghormati hak dan kebebasan orang lain.
4. Tidak dilakukan secara diskriminatif.
Kitaka negara melakukan pelanggaran terhadap Hak-hak Sipol, maka negara dapat dituntut di pengadilan. Hal ini yang membedakan sifatnya dengan Hak-hak Ekososbud yang tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan.
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah hak individu sebagai anggota masyarakat (sosial dan komunal) yang hanya terpenuhi apabila negara bersikap aktif dalam mengatur dan manjamin kesejahteraan masyarakat. Hak Ekososbud ini juga disebut sebagai hak positif (positive right). Hak-hak Ekososbud ini antara lain:
1. Hak mendapatkan penghidupan yang layak;
2. Hak mendapatkan upah yang adil;
3. Hak mendapatkan standar kerja yang kondusif;
4. Hak mendapatkan jaminan sosial dan asuransi bagi tenaga kerja;
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas;
6. Hak mendapatkan kesempatan berpartisipasi di bidang budaya.
Menurut Karel Pasek, seorang sarjana dari Prancis, perkembangan Hak Sipol dan Ekososbud ini terdiri dari tiga tahap yaitu:
1. Generasi Pertama yaitu Generasi Hak Sipol yang lahir pada abad ke-17 sampai dengan abad 18. Lahirnya hak-hak Sipol sebagai akibat pemerintahan absolut dari raja Lois XVI yang tumbang melalui revolusi Prancis dan melahirkan pemerintahan demokratis yang menjamin dan melindungi hak-hak Sipol.
2. Generasi Kedua yaitu Generasi Hak Ekososbud yang lahir pada abad ke-19. Lahirnya hak Ekososbud dilatarbelakangi oleh euporia demokrasi liberal yang menyebabkan berkembangnya ekonomi kapitalis yang justru berdampak negatif karena terjadinya disparitas ekonomi yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu muncul tuntutan rakyat agar negara ikut campur dan mengatur kehidupan ekonomi rakyat secara adil dan meninggalkan sistem ekonomi kapitalis yang laizess fiere, laizess aller dengan persaingan bebasnya (survive and the fighters), menuju sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Pada generasi ini konsep negara hukum pun berubah, dari yang semula fungsi negara hanya menjaga keamanan dan ketertiban atau sering disebut dengan “negara penjaga malam” (nachtwokerstaat) menjadi “negara kesejahteraan” (welfarestaat), dimana negara diharuskan turut campur mengatur perekonomian rakyat agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu jauh. Jadi misi negara kesejahteraan (welfarestaat) adalah selain mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib juga mewujudkan kesejahteraan rakyat.
3. Generasi Ketiga yaitu Generasi Solidaritas yang lahir dari akibat primordialisme sempit dan perlakuan diskriminatif terhadap kaum minoritas.
Secara historis, lahirnya Konvenan Hak Sipol dan Ekososbud merupakan tindak lanjut dari Universal Declarations of Human Right PBB yang tidak lebih hanya berupa deklarasi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Baru pada tahun 1966 perumusan Hak Sipol dan Ekososbud tersebut selesai. Namun konvenan tersebut baru berlaku dan mengikat setelah diratifikasi oleh minimal 35 negara sesuai dengan syarat yang tertuang di dalam konvenan tersebut yaitu pada tahun 1976.
Dalam perumusan Konvenan Sipol dan Ekososbud terdapat dua pandangan yang saling bertentangan yaitu antara negara-negara dari Blok Timur yang berhaluan sosialis dan komunis dengan negara-negara Blok Barat yang berhaluan Liberal Kapitalis.
Di satu pihak negara-negara Blok Timur menganggap bahwa antara Hak Sipol dan Hak Ekososbud tidak ada perbedaan, oleh karena itu cukup diatur dengan konvenan tunggal. Di lain pihak negara-negara Blok Barat menganggap bahwa antara Hak Sipol dan Hak Ekososbud memiliki karakteristik yang berbeda baik substansinya, prosedur aktualisasinya maupun penataannya, oleh karena itu dibutuhkan konvenan yang terpisah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibedakan karakteristik antara Hak Sipol dan Hak Ekososbud, yaitu:

Hak Sipol Hak Ekososbud
1. Negara bersikap pasif.
2. Konsekuensi hukum.
3. Biaya pelaksanaan rendah.
4. Bersifat universal.
5. Mayoritas termasuk HAM. 1. Negara bersikap aktif.
2. Konsekuensi politik.
3. Biaya pelaksanaan tinggi.
4. Tidak bersifat universal.
5. Mayoritas Hak Dasar & Hak Hukum.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s