“SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI”


Oleh: Ade Kosasih

Walaupun Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materil pidana mati terhadap UUD 1945 dan memutuskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun perdebatan mengenai eksistensi dan penerapan pidana mati di Indonesia seolah-olah tidak pernah berhenti. Tulisan ini mencoba untuk meninjau penerapan pidana mati dari beberapa aspek yaitu, agama, Pancasila, Hak Asasi Manusia (HAM), Adat dan aspek politis.
1. Aspek Agama
Di dalam kitab suci masing-masing agama di Indonesia diatur mengenai pidana mati. Di dalam Al-Qur’an ada beberapa surrah yang mengatur mengenai hukuman mati diantaranya:
A. Surrah Al-Baqorrah ayat 178
178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih[111].

Qishaash ialah suatu balasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapatkan maaf dari ahli waris yang terbunuh.

B. Surrah Al Israa’ ayat 33
33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut qishash

Di dalam agama Kristen pun diatur mengenai pidana atau hukuman mati ini, yaitu dapat ditemukan di dalam Injil kitab kejadian 9:6 yang isinya membenarkan hukuman mati dilakukan oleh pemerintah atas dasar hamba Allah. Menurut pandangan Paulus, bahwa pemerintah / negara adalah wakil tuhan dalam menjalankan kekuasaan duniawi, diberikan pedang yang dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup bernegara. Begitupun di dalam ajaran Agama Hindu bahwa hukuman mati dapat diterapkan dalam perkara-perkara tertentu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kematian seseorang adalah hak dan kewenangan Tuhan yang dalam keadaan tertentu telah diberikan kepada pemerintah untuk mengadili dan menentukan hidup dan mati seseorang.

2. Aspek HAM
Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan HAM. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi adalah setiap orang diwajibkan menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan Kewajiban hukum dimana setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Dapatlah dipahami bahwa HAM dalam konsep Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan HAM dalam konsep Barat. HAM dalam konsep Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup dan budaya Indonesia yang bersifat komunal, namun tetap menghormati hak-hak individu. Sedangkan HAM dalam konsep Barat lebih mengutamakan hak, sedangkan kewajiban bersifat sekunder. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh faham individualisme dan liberalisme Barat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat difahami bahwa sekalipun HAM bersifat universal, namun di dalam penerapannya bersifat relatif. Oleh karena itu, di dalam pembentukan berbagai konvensi HAM internasional, hukuman mati masih diakui oleh dunia internasional walaupun sebagian negara telah menghapuskan hukuman mati. Dengan demikian keliru kiranya menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM. Dan lebih keliru lagi ketika menganggap penerapan hukuman mati merupakan hukum konservatif yang bersifat represif.

3. Aspek Adat
Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa hukuman mati timbul dari pandangan hidup dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang menitik beratkan pada kondisi harmoni antara hak dan kewajiban. Di dalam pepatah orang dulu sering didengar pepatah yang berbunyi “hutang darah dibayar darah, hutang nyawa dibayar nyawa”. Jadi, walaupun KUHP adalah produk hukum zaman kolonial namunlandasan filosofi dan sosiologis yang terkandung di dalamnya mempunyai relevansi erat dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia.

4. Aspek Politis
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan hukuman mati di dalam KUHP pada saat zaman kolonial Belanda sarat dengan kepentingan politis, yaitu sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana ungkapan Lord Shang bahwa kalau ingin negara kuat maka rakyatnya harus lemah. Namun pernyataan semacam itu sudah tidak relevan dengan alam demokrasi saat ini.
Paradigma berfikir di atas harus diubah, bahwa politik hukum penerapan hukuman mati adalah untuk melindungi rakyat dari tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa maupun sesama rakyat satu sama lainnya. Kita tentunya masih ingat dengan Hitler, Saddam Hussein, Fidel Castro, mereka semua adalah para pemimpin negara yang otoriter dan sadis. Padahal sebelumnya mereka adalah pemberontak-pemberontak yang keluar masuk penjara. Seandainya pada saat mereka dihukum mati karena telah melakukan upaya makar, sudah pasti mereka tidak akan berkuasa dan tidak akan ada genocide terhadap orang Yahudi di Jerman, begitu juga di Irak belum tentu terjadi pembantaian orang-orang sy’ah dan suku kurdi. Semua itu salah satu penyebabnya terlalu lunak hukuman yang diterapkan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana yang membahayakan negara seperti makar, teroris, narkotika, korupsi dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, maupun dengan HAM. Namun di dalam penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, karena apabila seseorang telah dieksekusi maka pada saat itupula koreksi terhadap kesalahannya telah tertutup. Selain itu, pidana mati tentunya tidak diterapkan kepada setiap tindak pidana, namun hanya terhadap tindak pidana yang bersifat extra ordonary crime, misalnya: korupsi, tindak pidana narkotika, makar, disersi, pelanggaran HAM berat dan terorisme. Dengan kata lain mengutip dari Pujiyono, bahwa pidana mati bukanlah sarana utama (premum remedium) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s