“PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”


Oleh: Ade Kosasih

A.PENDAHULUAN
Menurut Aristoteles, manusia merupakan zoon politicon (makhluk sosial). Hal ini tidak dapat dipungkiri dari kenyataan yang ada, dimana manusia selalu berinteraksi antara yang satu dan yang lainnya. Di samping sebagai makhluk sosial manusia juga merupakan makhluk tuhan yang dianugerahi nafsu atau kehendak yang mendorong manusia untuk bertindak. Nafsu inilah yang dapat menjadi sebuah bencana apabila tidak dikendalikan. Oleh karena itu ada benarnya apa yang dikatakan oleh Hobbes “hommo homini lupus bellum contra omnes” yang artinya bahwa manusia ibarat Serigala yang ganas dan saling memangsa satu dan yang lainnya.
Untuk mengatur tata kehidupan manusia yang dapat berpotensi menjadi kacau dan tak beraturan itu, maka dibutuhkan suatu instrumen yang disebut hukum. Dengan hukum ini manusia dipaksa untuk menghormati hak-hak orang lain serta mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib (rust end orde), selain itu hukum juga diharapkan dapat mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang melalui pembentukan instrumen hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kelembagaannya. Di dalam aliran pragmatic legal realism yang dipelopori oleh Roscou Pond hukum dianggap sebagai a tools social of engeneering (alat rekayasa sosial). Oleh karena itu suatu keniscayaan kiranya di dalam masyarakat ada hukum (ubi societes ibi ius).
B.PROBLEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Penegakan hukum (law enforcment) merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik kualifikasinya maupun modus operandinya. Saking banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat diselesaikan. Masalah utama yang paling memuakkan adalah prilaku korup dari para elit yang seolah-olah sudah menjadi tradisi dan budaya. Korupsi yang menyebabkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia mempunyai korelasi yang erat dengan pelanggaran hukum lainnya karena dalam kondisi yang serba sulit memicu seseorang untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Akhirnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk korupsi, misalnya menjual dan mengkonsumsi narkotik, melakukan penipuan, menyelundupkan barang atau hasil tambang ke negara lain dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Ibarat suatu penyakit yang sudah kronis, maka sangat sulit mencari obat penyembuhnya.
Permasalahan korupsi seperti yang disebutkan di atas bukanlah sumber dari segala permasalahan hukum yang ada di Indonesia ini, namun merupakan salah satu saja dari sekian banyak permasalahan tersebut. Apabila dicermati maka banyak sekali didapati hal-hal yang perlu dibenahi terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana potret di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum di Indonesia adalah permasalahan yang bersifat sistemik. Oleh sebab itu, pembenahannyapun juga harus dilaksanakan secara sistemik.
Menurut Friedman,i sistem hukum mencakup tiga aspek yaitu: aspek struktural, substansial dan kultural. Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga subsistam tersebut harus berjalan baik secara simultan. Adapun upaya-upaya pembenahan yang harus segera dilakukan adalah:
1.Aspek Struktural
Struktur hukum yang dimaksud disini mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum.
Kelembagaan hukum
Agenda reformasi 1998 adalah penegakan supremasi hukum melalui pembaharuan hukum Sejak saat itu telah dilakukan koreksi terhadap lembaga-lembaga kenegaraan. Bagi lembaga-lembaga yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan. Sebaliknya lembaga-lembaga yang dibutuhkan dibentuk baik melalui konstitusi atau UUD maupun melalui undang-undang seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan lembaga eksaminatif yang bersifat indefenden seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lain-lain.
Namun ironisnya setelah lembaga-lembaga tersebut dibentuk permasalahan baru yang muncul adalah tidak berjalan dengan efektif, bahkan terkesan membebani anggaran negara. Hal ini disebabkan oleh karena pembentukannya tidak memperhatikan kaidah utilitas, efektifitas dan efisiensi kerja. DPD yang hadir ditengah-tengah MPR dan DPR misalnya memberikan kesan seolah-olah sistem parlemen Indonesia menganut sistem trikameral, di sisi lain keberadaan DPD tidak memberikan konstribusi yang signifikan yang disebabkan fungsi dan kewenangannya yang terbatas. DPD tidak mampu meciptakan check and balances system baik di dalam parlemen maupun terhadap lembaga negara lainnya sehingga menimbulkan asumsi bahwa sistem parlemen Indonesia masih bikameral bahkan tidak sedikit yang mengatakan unikameral.ii
Lembaga lainnya yang masih menimbulkan masalah yaitu KPK. Kehadiran KPK menimbulkan kesan terjadinya tumpang tindih kewenangan penyidikan terhadap kasus korupsi dengan kepolisisan dan kejaksaan. Di samping itu Komnas HAM juga menjadi pertanyaan mengapa harus ada Komnas HAM padahal untuk urusan penyidikan sudah ada penyidik kepolisian dan PPNS, sedangkan untuk urasan HAM sudah ada departemen yang membidanginya yaitu Depkum dan HAM.
Kehadiran lembaga-lembaga tersebut walaupun dibutuhkan namun menimbulkan beban keuangan negara yang cukup besar. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi yang sering dikampanyekan itu harusnya dijalankan berdasarkan grand design yang matang. Terhadap kelembagaan-kelembagaan yang hampir mempunyai fungsi serupa sebaiknya dilakukan perampingan (slimming down birocratics) agar lebih efektif dan efisien.
Dalam perkembangan hukum di Indonesia, ternyata pranata-pranata informal seperti lembaga adat masih sering dijumpai sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik yang bersifat pidana maupun perdata. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat khususnya di daerah-daerah pedesaan tradisional lebih memilih penyelesaian yang bersifat ekstra yudisial ini, karena lebih cepat, praktis dan sederhana, selain itu penyelesaian model ini bersifat win-win solution dibandingkan dengan putusan pengadilan negara yang bersifat win lose solution. Revitalisasi dan pengakuan terhadap lembaga-lembaga serta putusannya hendaknya mendapat tempat dalam tata hukum Indonesia supaya putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku asas nebis in idem.
Aparatur hukum
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu permasalahan dalam penerapan hukum di Indonesia. Sebagai contoh, banyaknya kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat kepolisian akhir-akhir ini tidak lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap Hukum Acara Pidana, atau mungkin rendahnya profesionalisme kepolisian. Seharusnya kasus salah tangkap tidak boleh terjadi, oleh karena itu penyidik harus dibekali ilmu-ilmu bantu di bidang hukum seperti ilmu kriminologi, kriminalistik, psikologi hukum dan lain sebagainya. Dengan demikian jangan sampai kasus Sengkon dan Karta berlanjut ke episode II.
Kasus di atas hanyalah salah satu contoh yang disebabkan SDM dan profesionalisme aparatur penegak hukum yang rendah. Untuk membenahi hal itu, perlu kiranya dibenahi sistem rekruitmen aparatur hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Hakim, dan aparatur penegak hukum lainnya. Selain sistem rekruitmen, sistem pembinaan dan pengawasan juga harus perbaiki lagi.
Selain kepolisian, kejaksaan dan Hakim, anggota legislatif juga dapat dikategorikan aparatur penegak hukum, karena legislatif merupakan pembentukan undang-undang. Sebaiknya ditinjau ulang lagi persyaratan menjadi anggota legislatif, yaitu minimal pendidikan S1. Untuk dapat merumuskan dan membentuk kebijakan seseorang setidak-tidaknya telah pernah membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu anggota legislatif haruslah seorang sarjana. Persyaratan ini tidak bermaksud diskriminatif dan memarjinalkan orang-orang yang berpendidikan SLTA, namun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Jadi jangan sampai demokrasi yang dibangga-banggakan menjadi penghambat bagi penegakan hukum. Nomokrasi (negara hukum) yang diidam-idamkan justru berubah menjadi mobokrasi (negara yang dipimpin kaum awam) yang hanya bermodalkan popularitas belaka.
2.Aspek Substansial
Sering dijumpai substansi hukum di Indonesia yang bermasalah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral Pancasila maupun nilai-nilai universal. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lebih dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria / UUPA) yang menentukan bahwa Hak Guna Usaha HGU hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 tahun. Namun di dalam peraturan pelaksanaannya ketentuan HGU tersebut berubah menjadi 120 tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial, karena dengan penguasaan HGU yang luas tanahnya tidak terbatas dan dikuasai selama 120 tahun tentunya merugikan bagi rakyat kecil khususnya para petani. Sering dijumpai para petani yang tidak memiliki tanah. Mereka hanya petani penggarap (tuna kisma), sedangkan di pihak lain banyak sekali perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki tanah perkebunan yang beribu-ribu hektar. Kepincangan penguasaan tanah ini jelas menyebabkan kesenjangan perekonomian yang semakin jauh.
Kondisi di atas menggambarkan betapa memprihatinkannya substansi hukum di Indonesia yang bertentangan nilai-nilai keadilan sosial, selain itu ditinjau dari teori hukum Peraturan Menteri Agraria sebagai peraturan pelaksana atas UUPA jelas berbeda entitasnya. UUPA merupakan Peraturan perundang-undangan (regeling), sedangkan Peraturan Menteri adalah peraturan kebijaksanaan (bilieds regel) oleh karena itu terdapat kerancuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Selain itu jenis regeling tentu lebih tinggi dari bilieds regel karena regeling dibuat oleh original legeslative sedangkan bilieds regel dibentuk oleh delegated legislative yang harusnya bersifat mengikat ke dalam bukan keluar. Oleh sebab itu secara asasi telah terjadi pelanggaran asas lex superior derogat lege inferior.
Kasus di atas hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus yang menyangkut substansi hukum. Dalam kasus tersebut Mahkamah Konstitusi tidak dapat berbuat banyak, karena hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung hanya berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bagaimana dengan peraturan kebijaksanaan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan seperti kasus di atas?
Selain kasus di atas, banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya mempunyai nilai semantik saja, sedangkan nilai normatifnya sama sekali nihil. Seperti pembuatan berbagai macam peraturan yang secara implementatif tidak dapat dilaksanakan, misalnya Perda Larangan Merokok di Tempat Umum. Keberlakuan Perda tersebut hanya efektif untuk beberapa bulan, setelah itu Perda tersebut hanya menjadi secarik kertas yang tidak mempunyai kekuatan memaksa maupun mengatur. Kondisi itu tidak terlepas dari proses pembuatannya yang tidak memperhatikan aspek sosiologis dan ekonomis, melainkan hanya berdasarkan emosional semata. Belum lagi banyaknya peraturan yang multi interpretasi, politik hukum yang sentralistik sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak populistik dan responsif.
Memang harus diakui bahwa tradisi hukum civil law yang diwariskan oleh kolonial Belanda ini sangat resposif, sehingga sangat mudah sekali membentuk peraturan tanpa memperhatikan kemampuan dalam melaksanakannya. Oleh sebab itu upaya yang dapat dilakukan dalam pembenahan substansi hukum ini adalah kualitas SDM para legislator di Indonesia harus ditingkatkan, serta keterlibatan dari para akademisi dalam pembuatan naskah akademis suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

3.Aspek Kultural
Dalam penegakan hukum salah satu unsur yang penting adalah budaya hukum. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat. Dalam tradisi hukum civil law, pembentukan praturan perundang-undangan sangat mudah. Selain itu tradisi civil law ini menganut teori fictie hukum yang konsekuensinya semua orang dianggap telah tahu hukum, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang yang melanggar hukum untuk tidak di hukum hanya dengan alasan tidak tahu hukum walaupun sebenarnya orang tersebut tidak tahu bahwa telah ada hukum baru.
Untuk meningkatkan budaya sadar hukum bagi masyarakat seharusnya sosialisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara intensif. Karena apabila tidak akan sulit untuk menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari SDM yang rendah, hambatan akses informasi dan lain sebagainya.
C.PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka problem penegak hukum di Indonesia kedepan haruslah menjadi tanggung jawab kolektif kita sebagai warga negara yang baik. Tanpa kemauan dan niat baik mustahil hukum penegakan supremasi hukum dapat diwujudkan. Salah satu yang terpenting adalah pemahaman kita terhadap hak dan kewajiban. Nemo Sine Cruce Beatus: tiada kebahagiaan tanpa usaha.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.